Mattalitti yg masuk dalam List Pencarian Orang (DPO). Beliau beralasan bahwa kasus ini yaitu ranah penegak hukum buat mengurusnya
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sudah menetapkan La Nyalla selaku Ketua Kadin Jawa Timur, yang merupakan pelaku kasus dana hibah Kadin thn 2012. Penetapan status tersebut berdasarkan Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, menindaklanjuti surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016.
Menurut laki-laki yg lekat disapa Pakde Karwo ini, Pemprov Jawa Timur tak mempunyai kaitan apapun terkait kasus dana hibah Kadin menyeret La Nyalla yang merupakan pelaku. Lantaran biaya hibah yg sudah dikucurkan Pemprov jadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hibah.
"Kalau budget hibahnya telah dikucurkan, itu bukan lagi jadi urusan kita. Dikarenakan sebelum mengucurkan biaya, Pemprov memiliki mekanisme & persyaratan komplit yg mesti dipenuhi penerima hibah. Duit itu utk apa, diperlukan apa saja telah dijelaskan sejak awal & ada pakta integritasnya," terang Soekarwo.
Beliau menyambung, kasus dana hibah yg saat ini tengah tangani Kejati Jawa Timur pada awal mulanya memang lah tak mempunyai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Oleh dikarenakan itu, sejak 2014 dulu, Pemprov Jawa Timur telah menyetop dana hibah buat Kadin Jawa Timur.
"Kita memberikan dana hibah teramat selektif. Oleh Sebab Itu jikalau ada dinas yg thn diawal mulanya sudah menerima hibah & belum memberikan LPJ, tak kita memberi lagi. Salah satunya Kadin Jawa Timur yg sejak 2014 dulu sudah kita stop pemberian hibahnya," terang Pakde Karwo.
indotiger.info
